SEMINAR MENUJU PENYELENGGARA PEMILU YANG MANDIRI DAN KREDIBEL

KOMISI II DPR RI SAMPAI SAAT INI MASIH TERUS SAJA MENGGODOK RANCANGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGGARA PEMILU YANG SAMPAI BULAN AGUSTUS INI MASIH BELUM MENEMUI SATU KESEPAKATAN ANTAR FRAKSI DI DPR, TERUTAMA YANG MENYANGKUT SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) YANG BISA DIISI OLEH ORANG DARI PARTAI POLITIK (PARPOL).

PERNYATAAN TERSEBUT DIKEMUKAKAN OLEH Ir. TEGUH JUWARNO, M.Si, WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI, KETIKA MENJADI NARASUMBER DALAM SEMINAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH KPU KOTA TEGAL DENGAN TEMA "MENUJU PENYELENGGARA PEMILU YANG MANDIRI DAN KREDIBEL DENGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU". SEMINAR YANG DILAKSANAKAN PADA SENIN (9/8) ITU JUGA MENGHADIRKAN NARASUMBER IDA BUDHIATI, SH, MH, KETUA KPU PROVINSI JAWA TENGAH.

MENURUT TEGUH JUWARNO, PERSOALAN TENTANG SYARAT MENJADI ANGGOTA KPU MASIH ALOT DIBAHAS MENGINGAT DARI SEMBILAN FRAKSI YANG ADA, HANYA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DAN FRAKSI PAN YANG MENOLAK MASUKNYA ORANG PARPOL MENJADI ANGGOTA KPU. "KAMI BERPENDAPAT BAHWA BAGAIMANAPUN KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU HARUS BERASAL DARI KALANGAN NETRAL," TEGASNYA.

DARI PENGALAMAN PEMILU 1999, DIMANA PENYELENGGARANYA ADALAH BERSAL DARI ORANG-ORANG PARPOL, TERJADI KEKISRUHAN PENETAPAN HASIL PEMILU. UNTUNGNYA PADA SAAT ITU PRESIDEN BJ. HABIBIE MENGAMBIL ALIH UNTUK MEMBUAT PENETAPAN HASIL PEMILU. "KAMI BANYAK MENDAPAT MASUKAN DARI LSM, MASYARAKAT, AKTIVIS, DAN PENGAMAT PEMILU LAINNYA, SEPAKAT BAHWA RANAH KPUHARUS TETAP DIPEGANG OLEH ORANG-ORANG YANG NETRAL AGAR TETAP MANDIRI DAN KREDIBEL," TAMBAH TEGUH.

SEMENTARA IDA BUDHIATI MENAMBAHKAN, KARAKTER INSTITUSI DAN KEANGGOTAN KPU YANG IMPARSIAL DAN NON PARTISAN HANYA DAPAT DIBANGUN DENGAN MEMPERHATIKAN BEBERAPA ASPEK, DIANTARANYA ADALAH PENCALONAN DAN KEANGGOTAAN KPU TIDAK BERASAL DARI PARPOL. PERLU MENJADI PERHATIAN BAHWA SALAH SATU TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KPU ADALAH MENYUSUN REGULASI TATACARA PENYELENGGARAAN PEMILU. OLEH KARENA ITU, MUSTAHIL REGULASI YANG DISUSUN DAPAT MEMENUHI AZAS KEADILAN DAN FAIRNESS APABILA ANGGOTA KPU ADALAH ORANG-ORANG PARPOL.

"DISAMPING ITU KOMISI DAN JAJARAN SEKRETARIAT KPU DILARANG MEMPUNYAI KEPENTINGAN POLITIK DENGAN PESERTA PEMILU. JUGA SELEKSI CALON ANGGOTA KPU DILAKUKAN TIDAK HANYA SEKEDAR MENGUJI KEMAMPUAN/KEAHLIAN BIDANG MANAJEMEN PEMILU, NAMUN PERLU DILAKUKAN PENELUSURAN TERHADAP REKAM JEJAK AKTIVITAS PARA KANDIDAT," TERANG IDA.

SEMINAR SEHARI DI HOTEL BAHARI INN KOTA TEGAL ITU DIHADIRI OLEH PARA ANGGOTA KPU SE-BAKORWIL III JAWA TENGAH (KARESIDENAN PEKALONGAN DAN KARESIDENAN BANYUMAS), INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT, SERTA TOKOH MASYARAKAT DAN POLITISI. (AW)